MediaProgres.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang memberikan klarifikasi terkait sorotan terhadap pekerjaan infrastruktur bidang Sumber Daya Air (SDA), khususnya mengenai kelengkapan papan informasi proyek di lapangan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang, Tri Winarno, mengatakan persoalan terkait informasi proyek tersebut telah diperbaiki.
Menurut Tri, dalam pelaksanaan pekerjaan memang terdapat revisi panjang pekerjaan. Pada saat pekerjaan berlangsung, nomor kontrak juga belum tercantum secara lengkap pada papan informasi proyek.
“Sudah diperbaiki, dan kelengkapan yang dimaksud sudah diselesaikan,” ujar Tri.
Sebelumnya, papan informasi salah satu proyek SDA di Karawang menjadi perhatian karena nomor Surat Perintah Kerja (SPK) tidak ditulis secara lengkap.
Pada papan proyek tercantum nomor 027.2/............./SDA/2026, sehingga nomor SPK secara utuh belum dapat diketahui masyarakat.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi informasi pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Papan informasi proyek pada dasarnya menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui detail pekerjaan, mulai dari pelaksana, nilai kontrak, dasar pekerjaan hingga waktu pelaksanaan.
Selain persoalan papan proyek, respons pengawas saat dikonfirmasi wartawan di lokasi sebelumnya juga menjadi sorotan.
Ketika ditanya mengenai alasan nomor SPK belum dicantumkan secara lengkap, pengawas proyek memberikan jawaban singkat yang dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan.
“Mau diisi telor,” demikian jawaban pengawas sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Tri menjelaskan, persoalan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam komunikasi di lapangan.
Ia menyebut percakapan dengan seseorang sebelumnya berlangsung dalam suasana ngobrol dan bercanda. Orang tersebut kemudian disebut sebagai warga sekitar.
Meski demikian, Tri mengaku telah memberikan teguran kepada pengawas agar lebih berhati-hati ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun wartawan.
“Sudah ditegur dan sudah saya bilangin, walaupun warga yang nanya, apalagi yang nanya wartawan, pengawas jangan asal bicara. Kalau perlu dijelaskan secara detail,” kata Tri.
PUPR Karawang Tekankan Pentingnya Transparansi
Tri menegaskan bahwa informasi mengenai pekerjaan pemerintah harus disampaikan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, komunikasi yang jelas diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sorotan terhadap proyek SDA Karawang tersebut sekaligus kembali menegaskan pentingnya papan informasi proyek sebagai instrumen transparansi publik.
Masyarakat berhak mengetahui pekerjaan yang sedang dilaksanakan, pihak pelaksana, nilai kontrak, dasar kontrak, serta batas waktu pengerjaan.
Terlebih, proyek infrastruktur pemerintah menggunakan anggaran publik sehingga keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas.
Pihak Dinas PUPR Karawang juga berharap masyarakat maupun awak media yang membutuhkan informasi mengenai pekerjaan dapat melakukan konfirmasi langsung kepada pelaksana atau pengawas di lapangan.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, persoalan proyek SDA yang sebelumnya menjadi sorotan diharapkan dapat dilihat secara proporsional.
Namun, perbaikan administrasi setelah mendapat sorotan publik menjadi pengingat bahwa transparansi proyek seharusnya dilakukan sejak awal pekerjaan, bukan setelah dipertanyakan masyarakat maupun media. (Red)
