
Photo armada sedang turunkan tabung LPG 3 Kg
MediaProgres.com – Penyaluran gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menjadi sorotan. Sebuah armada pengangkut LPG subsidi terpantau menurunkan puluhan tabung gas di sebuah toko kelontong di Desa Wanayasa. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai ketepatan distribusi dan pengawasan penyaluran gas bersubsidi.
Berdasarkan pantauan jurnalis di lapangan, lokasi tersebut tampak seperti toko kelontong biasa. Di tempat itu terlihat ratusan tabung LPG, baik dalam kondisi kosong maupun tabung yang baru diturunkan dari armada pengangkut. Pada kendaraan tersebut tercantum identitas agen PT Pertamina Retail.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak agen menyebutkan bahwa lokasi tersebut bukan warung, melainkan pangkalan LPG. Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah lokasi tersebut telah terdaftar secara resmi sebagai pangkalan LPG 3 kg? Apakah sarana dan prasarana penyimpanan serta pelayanan telah memenuhi ketentuan yang berlaku?
Sorotan semakin menguat setelah ditemukan tulisan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp20.000 yang terpampang di lokasi tersebut.
Jika benar tempat itu merupakan pangkalan resmi, apakah harga tersebut sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah?
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas jual beli gas, melainkan juga menyangkut hak masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi.
Sementara itu, Aas Asiah, salah seorang penjaga toko, mengaku baru bekerja di tempat tersebut sehingga belum mengetahui secara keseluruhan aktivitas maupun harga barang yang dijual.
"Baru hari ini bekerja, tidak tahu harganya. Barusan saja ada yang beli rokok, nanyain dulu," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa toko tersebut merupakan milik kakaknya. Ketika ditanya mengenai harga jual LPG 3 kg, keterangannya justru menunjukkan adanya perbedaan informasi.
"Itu mah dulu jual Rp20.000, mungkin lupa belum tercopot. Sekarang mah Rp18.000, sebelumnya seperti sekarang," ujarnya.
Aas juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah menyampaikan harga Rp23.000 kepada pelanggan. Harga tersebut, menurut penjelasannya, termasuk biaya jasa pengantaran atau ojek dari harga pembelian Rp20.000.
Perbedaan keterangan mengenai harga tersebut tentu perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama dari pengelola pangkalan dan agen yang memasok LPG bersubsidi tersebut.
Atas temuan ini, pihak agen tidak cukup hanya menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan pangkalan. Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai status legalitas pangkalan, mekanisme distribusi, pengawasan harga, serta kesesuaian fasilitas penyimpanan LPG. Sebab, agen memiliki peran penting dalam memastikan LPG bersubsidi disalurkan melalui jalur distribusi resmi dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah, dinas terkait, serta pihak Pertamina diharapkan segera turun tangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi tersebut. Jangan sampai LPG yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru menjadi ladang keuntungan tanpa pengawasan yang memadai.
Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan. Jangan sampai pengawasan distribusi LPG subsidi hanya sebatas formalitas, sementara masyarakat kecil harus menanggung dampak dari mahalnya harga gas di tingkat pengecer.




