• Jelajahi

    Copyright © MediaProgres.com
    Berita aktual tepercaya

    Translate

    Kanal Video

    Kwitansi Sewa Sawah 1,7 Hektar menculik Perhatian! Camat Turun Tangan, Status Tanah Bengkok Dipertanyakan

    Minggu, 15 November 2026

    Camat Tirtamulya M. Reza Darmawan background Kuitansi Sewa


    MediaProgres.com  – Dugaan penyewaan tanah sawah yang diduga merupakan tanah bengkok Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mulai menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah beredarnya  kwitansi yang secara jelas mencantumkan keterangan penyewaan lahan sawah seluas 1,7 hektare.


    Keberadaan kuitansi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Siapa yang berwenang menyewakan lahan tersebut? Atas dasar keputusan apa penyewaan dilakukan? Dan apakah prosesnya sudah melalui mekanisme resmi pengelolaan aset desa?


    Persoalan ini semakin menarik perhatian karena tanah bengkok merupakan bagian dari kekayaan desa yang pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi tanpa transparansi dan pertanggungjawaban administrasi.


    Saat dikonfirmasi, Camat Tirtamulya, Reza Darmawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada Senin mendatang.


    Langkah tersebut diharapkan tidak sebatas memastikan keberadaan lahan, tetapi juga mengungkap status kepemilikan, dasar hukum penyewaan, pihak yang menerima pembayaran, serta mekanisme pengelolaan hasil sewanya.


    Di sisi lain, Jeri, Sekretaris Desa yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Karangsinom, belum memberikan keterangan resmi ketika dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.


    Persoalan ini patut diuji dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa, khususnya ketentuan pengelolaan aset desa.


    Tanah kas desa atau tanah bengkok merupakan aset yang harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk pemanfaatan melalui mekanisme sewa harus memiliki dasar administrasi yang jelas, transparan, serta mengikuti prosedur yang berlaku.


    Apabila benar terdapat penyewaan tanah bengkok, pemerintah desa wajib membuka informasi mengenai dasar perjanjian, jangka waktu sewa, nilai transaksi, pihak penyewa, serta mekanisme pencatatan penerimaan hasil penyewaan.


    Terlebih, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengelolaan aset desa harus semakin diawasi agar tidak menimbulkan dugaan adanya kepentingan politik maupun transaksi yang menguntungkan pihak tertentu.


    Aset desa juga tidak boleh dialihkan fungsinya untuk kepentingan kampanye atau pemenangan kandidat. Prinsip netralitas pemerintahan desa harus tetap dijaga.


    Jika terdapat perjanjian pemanfaatan aset yang dilakukan menjelang Pilkades, transparansi dan legalitasnya patut diperiksa secara menyeluruh.


    Kini perhatian publik tertuju pada langkah Camat Tirtamulya yang dijadwalkan turun langsung ke lokasi. Pengecekan tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan mendasar masyarakat, apakah sawah seluas 1,7 hektare itu benar merupakan tanah bengkok desa, siapa yang menyewakannya, dan apakah seluruh prosesnya telah sesuai aturan?


    Plt. Kepala Desa Karangsinom juga dituntut memberikan penjelasan terbuka. Sebab, sebagai pejabat yang menjalankan roda pemerintahan desa, transparansi pengelolaan aset merupakan bagian dari tanggung jawab publik.


    Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi kekayaan desa justru menjadi persoalan yang menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.


    Publik tidak membutuhkan sekadar janji pengecekan. Publik membutuhkan kejelasan dokumen, keterbukaan transaksi, dan kepastian bahwa setiap jengkal aset desa dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan segelintir orang.


    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Karangsinom terkait dasar penyewaan sawah seluas 1,7 hektare tersebut.

    Kolom netizen >>>

    Buka kolom netizen

    Lentera Islam


    "Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk." [HR. Tarmidzi]

    Berita Terbaru