
Kacam Suhendra Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangsinom
MediaProgres.com – Menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) di wilayah Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, persoalan penguasaan aset tanah bengkok Desa Karangsinom mulai menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah lahan sawah yang disebut-sebut merupakan aset desa atau tanah bengkok diduga masih dikuasai dan digarap oleh pihak tertentu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status pengelolaan aset desa, terlebih menjelang proses pergantian kepemimpinan pemerintahan desa. Berdasarkan pantauan jurnalis di lapangan, beberapa petak sawah yang diduga merupakan tanah bengkok Desa Karangsinom terlihat telah dibajak. Bahkan, sebagian lahan sudah dipersiapkan untuk kegiatan pertanian dengan pembuatan bedengan yang rencananya akan ditanami sayuran jenis kacang panjang.
Salah seorang operator traktor yang ditemui di lokasi membenarkan bahwa dirinya hanya bertugas mengerjakan pembajakan lahan. Ia menyebutkan, lahan tersebut digarap oleh seseorang bernama Esan, warga Citarik. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya informasi bahwa sebagian lahan bengkok tersebut diduga berada dalam status gadai oleh salah seorang warga Kepuh.
Namun, informasi mengenai status gadai tersebut masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Sementara itu, Kacam Suhendra Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangsinom saat di temui di kediamannya menyampaikan bahwa persoalan aset desa, khususnya tanah bengkok, perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, aset desa merupakan kekayaan pemerintah desa yang pengelolaan dan administrasinya harus jelas.
Menurutnya, berdasarkan informasi sementara yang diketahuinya, aset tanah bengkok Desa Karangsinom diperkirakan mencapai sekitar 11 hektar.
Ia juga mengakui bahwa masih terdapat lahan yang digarap oleh penggarap lama. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak diselesaikan secara administratif dan sesuai ketentuan hukum.
"Kalau menurut saya, ini sangat riskan, apalagi menjelang pencalonan kepala desa, termasuk bagi kepala desa yang masih menjabat dan ingin melanjutkan. Kalau ada persyaratan administrasi yang harus diselesaikan, persoalan aset desa ini harus benar-benar dibereskan," ungkapnya.
Ketua BPD tersebut juga menjelaskan bahwa penggarapan lahan oleh pihak lama masih berlangsung. Ia menduga para penggarap memiliki pertimbangan tertentu terkait situasi politik menjelang pemilihan kepala desa.
"Masih penggarap yang lama. Mereka berspekulasi, artinya lahan itu sedikit demi sedikit tetap digarap dengan harapan siapa pun yang nantinya terpilih menjadi kepala desa, pengelolaan lahan tersebut bisa kembali kepada mereka," jelasnya.
Persoalan ini menjadi perhatian karena tanah bengkok merupakan bagian dari aset desa yang harus memiliki kejelasan status, administrasi, serta mekanisme pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Apabila benar terdapat aset desa yang masih dikuasai atau dimanfaatkan tanpa dasar administrasi yang jelas, pemerintah desa perlu segera melakukan pendataan, penelusuran dokumen, serta penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat pun berharap persoalan aset desa ini dapat diselesaikan secara transparan dan tidak menjadi polemik berkepanjangan menjelang pemilihan kepala desa.




